‘Virtual Office’ Didukung Perjakbi Agar Dirjen Pajak Mengizinkan Menjadi PKP

'Virtual Office' Didukung Perjakbi Agar Dirjen Pajak Mengizinkan Menjadi PKP

servio – Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) menyambut bagus kebijakan Direktorat Jenderal Pajak atas diperkenankannya perusahaan pengguna virtual office menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

Ketua Biasa Perjakbi Anggawira menyambut bagus kebijakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak atas diperkenankannya perusahaan pengguna virtual office menjadi PKP. Kebijakan ini yakni suatu oasis bagi para startup maupun pengusaha di Indonesia demi kemajuan perekonomian.

“Kita akan terus mendukung pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang bisa memudahkan para pengusaha. Dengan dikukuhkannya pengusaha pengguna virtual office menjadi PKP akan melancarkan dalam berbisnisnya seperti menerima modal dan perizinan. Lebih dari, para pengusaha menjadi turut serta dalam pembangunan nasional,” kata Anggawira lewat siaran pers, Sabtu (7/4/2018).

Ia kemudian mendukung terbitnya hukum virtual office ini langsung di ketuk palu oleh Kementerian Perindustrian. Kemudahan dalam berupaya akan benar-benar dinikmati oleh pengguna virtual office dengan dilegalkannya hukum itu.

Sementera itu, dalam kans lain, Sekretaris Jenderal Perjakbi, M Hadi Nainggolan mengukur keputusan Dirjen Pajak seputar perusahaan pengguna Vvrtual office dapat dikukuhkan sebagai PKP akan berpengaruh positif kepada pertumbuhan startup dan pengusaha di Indonesia.

“Ini akan memberi rangsang positif kepada dunia usaha. Sekali lagi kita memberi apresiasi terhadap Dirjen Pajak atas kemudahan dan keputusan ini. Ini akan meningkatkan jumlah startup di Indonesia,” kata Hadi.

Ia menyebut pengguna virtual office dikala ini telah hampir menempuh 60.000 perusahaan. Jumlah perusahaan pengguna virtual office sebesar itu yakni angka yang signifikan.

Keputusan pengukuhan perusahaan pengguna virtual office menjadi PKP juga kemudian perlu disosialisasikan di segala jajaran Dirjen Pajak.

“Dirjen Pajak semestinya mensosialisasikan keputusan ini ke segala jajarannya, termasuk segala Kantor Pramata Pajak (KPP). Isu ini semestinya diterima secara merata supaya tak ada lagi simpang siur di tataran pelayanan pajak,” demikian Hadi yang juga ‘founder’ Graha Ide.

Baca Juga: virtual office jakarta murah