Kekosongan Aturan IMB Dikala Konstruksi

Terdapat sejumlah keadaan sulit berhubungan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diukur kapabel menghalangi turunnya pertumbuhan bisnis di sektor properti.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menerangkan, salah satu keadaan sulit yang paling mencolok, adalah adanya kekosongan aturan yang mengendalikan pungutan retribusi denda terhadap pemilik bangunan yang mengadakan aktivitas konstruksi sebelum atau tanpa adanya IMB.

“Ini terjadi sebab Hukum Tempat DKI Nomor 1 Tahun 2015 perihal Retribusi Tempat menghapus formula denda yang sebelumnya dikendalikan dalam Hukum Tempat DKI Nomor 3 Tahun 2012,” katanya di Jakarta.

Inovasi-penemuan yang didapat JPI berhubungan perizinan mendirikan bangunan ini diinginkan kapabel menolong pemerintah dalam menghadapi problem IMB. “Studi ini bertujuan menolong pemerintah memetakan problem perizinan bangunan yang cukup rumit,” terangnya.

“Kami yakin seandainya studi ini ditindaklanjuti akan berimbas positif pada efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan yang dapat menyokong laju pertumbuhan ekonomi Jakarta,” terangnya.

Dia malahan mengatakan, hasil studi yang dijalankan pihaknya sudah disajikan terhadap Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta sejumlah pemangku kepentingan berhubungan lainnya.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis JPI, Kepala PTSP Edy Junaedi memberikan respon positif serta mendapatkan studi JPI hal yang demikian sebagai usulan untuk membetuli tata tertib yang ada ketika ini.

“Posisi undang-undang ketika ini memang belum pas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Kini yaitu peristiwa yang pas untuk membetuli dan menyesuaikan dengan keperluan,” tukasnya.

 

 

 

Info Selengkapnya : www.maqnaresidence.com/product.php